Ada dua jenis kasus pengunduran diri sebagai calon mahasiswa baru . Sebelumnya mereka telah lolos masuk lewat penyaringan jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Kasus pertama dari lulusan siswa beberapa Sekolah Menengah Atas karena memilih kuliah di luar negeri. Kasus kedua yang menguat tren kepindahannya itu karena calon mahasiswa ITB memilih ke sekolah kedinasan pemerintah.
ITB menyurati SMA yang lulusannya melepaskan kursi seperti itu. Merujuk aturan SNMPTN, siswa yang telah menyelesaikan pendaftaran tidak diperkenankan membatalkan kepesertaan SNMPTN. Selain itu, siswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau kampus lain tidak perlu didaftarkan sekolah ke ITB lewat jalur SNMPTN.
Tahun lalu ada sekitar 20-an mahasiswa baru ITB yang beralih piliham ke kampus lain. Utamanya mereka pindah ke beberapa sekolah kedinasan seperti akuntansi dan statistik. Hal itu bisa terjadi kata Bermawi, karena ujian masuk sekolah kedinasan milik pemerintah itu berlangsung setelah pengumuman SNMPTN.
Menurut Bermawi, kejadian seperti itu sudah lama terjadi, dan tidak hanya berdampak ke ITB melainkan universitas negeri lain di Indonesia. "Kami mau win-win solution, perlu koordinasi jadwal seleksi agar tidak saling mengganggu," kata dia.
Bagi sekolah asal lulusan yang mengosongkan kursi hasil SNMPTN itu, melayangkan surat teguran. Menurut Bermawi, tindakan pengosongan kursi itu bisa berdampak pada kebijakan panitia SNMPTN soal kuota siswa pendaftar. Misalkan kuota pendaftar sesuai tingkat akreditasi sekolah sebelumnya 50 persen, ada kemungkinan untuk dikurangi kuota pendaftarnya pada tahun depan. "Yang dikurangi kuota pendaftar, bukan jumlah hasil seleksi," katanya.